14PMK03_242 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN ...
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT I. PE Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PMK Nomor 247 ... Jan 14, 2016 · PMK Nomor 61/PMK.07/2014 Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum TA 2011 Yang Dialokasikan Dalam APBNP 2012 Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.010/2015 peraturan menteri keuangan nomor 242/pmk.010/2015 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK … PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN … ayat (4) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. NOMOR 227/PMK.04/2014 TENTANG PMK-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf | Documents Jul 16, 2018 · PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem … PMK-252/PMK.05/2014 tentang REKENING MILIK KEMENTERIAN ... « Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015. (S-025) Update SAS 2015 versi 15.0.1 (7 Januari 2015) » PMK-252/PMK.05/2014 tentang REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA
242/PMK.03/2014 Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak. 24 Des 2014 NOMOR 242/PMK.03/2014 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Pemindahbukuan Yth. Direktur Jenderal pemindahbukuan kepada: Nama : NPWP : Alamat : Jenis Pajak : Masa/Tahun Pajak 242/PMK.03/2014 (1) Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana 14 Jan 2015 Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 242/pmk.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai REPUDUIC INDONESlf, SALINAN NOMOR 64/PMK .011/2014 TENTANG Nomor 22 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri persen) ada!ah sebagaimana tercantu'm da!am Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam' LAMPIRAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT I. PE Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PMK Nomor 247 ... Jan 14, 2016 · PMK Nomor 61/PMK.07/2014 Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum TA 2011 Yang Dialokasikan Dalam APBNP 2012 Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
